Jumat Curhat, Organisasi Ekstra Kampus sampaikan sejumlah Permasalahan di Gorontalo

Gorontalo – Program Jumat Curhat, Ngopi Bareng Polisi, menjadi moment yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah aktivis organisasi ekstra kampus dan juga LSM, untuk dapat menyampaikan langsung kepada Kapolda Irjen Pol Helmy Santika, SIK maupun Wakapolda Brigjen Pol Pudji, terkait dengan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Program Jumat Curhat kali ini digelar di Warkop Detoro Limboto Kabupaten Gorontalo, Jumat (20/1), yang dihadiri oleh beberapa beberapa organisasi ekstra kampus seperti IMM Kabupaten Gorontalo, HMI Limboto dan PMII, serta dihadiri juga oleh IPB (Ikatan Pengemudi Bentor) dan Ormas Buruh KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia).

Seperti permasalahan yang diutarakan oleh Yusril Katili dari PMII Kabupaten Gorontalo bahwa banjir masih menjadi ancaman terberat bagi masyarakat, sehingga diharapkan ada penindakan terhadap oknum yang melakukan pengurusakan lingkungan.

“Kami secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena menjadi kesempatan kami untuk menyampaikan setiap permasalahan ditengah masyarakat, diharapkan program ini tetap di lanjutkan,” kata Yusril.

Terkait permasalahan tersebut, Dir Krimsus Taufan Dirgantoro, mengambil kesempatan menanggapi keluhan tersebut, dimana bencana banjir di Gorontalo di karenakan adanya kerusakan lingkungan.

“Olehnya itu kami telah melakukan penanganan pengrusakan lingkungan, yang juga diakibatkan adanya aktivitas pertambangan,” kata Taufan.

Sementara itu, Perwakilan HMI Man’uth Ishak menyampaikan sejumlah permasalahan diantaranya yaitu terkait pekerjaan Putus kontrak yang bersumber dari Dana PEN.

“Ada 14 pekerjaan yang diputus kontrak dan kami berharap kasus tersebut tidak berhenti hanya dalam pendalaman saja, namun kasus tersebut dapat di selesaikan secara cepat,” kata Man’uth Ishak.

Tidak hanya itu dirinya juga mempresure terkait dengan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, yang terindikasi backingan oleh Oknum tertentu.

Dirinya juga meminta pengungkapan persoalan adanya bahan pangan seperti beras yang terindikasi dicampur dengan pewarna sehingga perlu dilakukan penindakan oleh kepolisian.

“Apresiasi kami kepada Polda Gorontalo, berkaitan kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Menanggapi persoalan yang disampaikan oleh HMI, Dir Krimsus KBP Taufan Dirgantoro, SIK menegaskan bahwa, proyek Dana PEN, Polda Gorontalo membentuk satgas Dana PEN.

“Kami sudah melakukan pendalaman, ada beberapa kriteria yang kami dalami seperti pengecekan pencairan dana dan pekerjaan itu apa sudah melalui tahapan yang sesuai,” ujarnya.

Untuk spesifikasi pekerjaan dan Polda harus mengecek langsung, serta kualitas pekerjaan dan hal itu tentu harus berkoordinasi dengan para ahli.

Sementara terkait dengan bahan pangan beras, diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk dapat mengumpulkan alat bukti yang cukup.

“Jika ditemukan, pasti kami akan melakukan penindakan terhadap oknum yang melanggar,”ujarnya.

Menanggapi persoalan lingkungan, Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudi mengatakan, banyak hutan lindung yang kondisinya sudah rusak, sehingga terjadi erupsi banjir.

Penindakan hukum dan upaya pencegahan, lanjut Wakapolda, tetap berjalan namun dirinya berharap ada kesadaran dari kita bersama untuk menjaga lingkungan kondisi hutan di Gorontalo.